JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)

Teknopolitan area concept is the result of collective consensus and harmony among the various parties that can create a clear advantage, especially those who become the central role in the teknopolitan region, namely government, universities/research institutes, and industry. The government of Pelalawan initiated build teknopolitan region based on the potential of abundant natural resources, especially oil palm plantations. To encourage the establishment of such areas needs to be supported teknopolitan managers adequate institutional aspects. The purpose of this study was to develop a model teknopolitan area management within the framework of the Regional Innovation System (SID). To realize these goals, the objectives to be achieved are (1) completion of the concept teknopolitan in Pelalawan region. (2) determined the institutional model complement the concept of regional development, especially in Pelalawan teknopolitan.

Keywords: Concept of Regional Development, Pelalawan Teknopolitan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2012. Penyusunan Masterplan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Laporan Akhir, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016.

Robbins, Stephen P, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Lic.,EC, 1995. Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi. Edisi 3, Penerbit Arcan, Jakarta.

Syarif Hidayat, Agus Syarip Hidayat, 2010, Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rajwali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.