ABSTRACT Classified as one of the minority group in the world, people with disabilites are still going through discrimination. Built in 2006 Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) took the chance to be an international convention that established the rights for people with disabilities. Five years since CRPD stands, Indonesian Government finally ratify this convention. The measurement took by Indonesian Government forced both central government and local government to implement it thoroughly. The objective of this research is understanding how the implementation of the CRPD related to accessibility in public transportation inside DKI Jakarta. This research using qualitative method with indepth interview approach to the implementator CRPD also to the user of this program. The result of this research show that the implementation of CRPD related to accessibility in public transportation is done by establishing local regulation that corresponds with CRPD and the existence of Transjakarta Cares program, supported by PT Transjakarta in 2016. Existence of Transjakarta Cares does help person with disabilities to get their rights to acquire the accessibility of accessible transportation.

Keywords: Implementation, CRPD, accessibility, public transportation facility

ABSTRAK
Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas di dunia yang masih mengalami diskriminasi. Melihat hal tersebut, Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) hadir di tahun 2006 dan berperan sebagai konvensi internasional penegak hak-hak penyandang disabilitas. Lima tahun sejak CRPD berlaku, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam aspek aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara mendalam pada para pelaksana CRPD dan pengguna jasa layanan tersebut. Hail penelitian ini menunjukan bahwa implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta dilakukan melalui pembuatan peraturan daerah sesuai dengan CRPD dan adanya program layanan Transjakarta Cares yang diberikan oleh PT Transjakarta pada tahun 2016. Dengan adanya Transjakarta Cares ini sangat membantu para penyandang disabilitas mendapatkan hak nya untuk memperoleh aksesibilitas transportasi yang aksesibel.

Kata kunci: Implementasi, CRPD, aksesibilitas, fasilitas transportasi publik

Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto. 2014. Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia bekerja sama dengan Tim.

Basuki, U. 2012, February. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia : Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas. Diperoleh dari : http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/revisi_no_02._perlindungan_hak_asasi_manusia_penulis_udiyo_basuki.pdf

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2017. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga menurut Kab-Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. Diperoleh dari : http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/11_DKI_Jakarta_2016.pdf

Chataika, T., Anne, J. M., Swart, E., & Cleophas, M. L. 2015, February 12. Access to education in Africa: responding to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2012.654989.

Christoper, T. Y. 2017, October. Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD tentang pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Pekanbaru tahun 2013 – 2016.

Dew, K., & Moriarity, L. 2011, September 9. The United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities and participation in Aotearoa New Zealand. Disability & Society.

Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. 2018. Data Disabilitas Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Diperoleh dari : http://data.jakarta.go.id/dataset/data-jumlah-penyandang-disabilitas-pada-panti-sosial-dki-jakarta

Edwards, G. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Fauzi, M. F. M. 2017. Implementasi United Nation Convention on The Rights of Persons with Disabilities UNCRPD terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Studi Kasus di Kota Makassar.

Goggin, M. L. 1990. Implementation Theory and Practice: toward a third generation. Illinois: Scott Foresman & Co, Foresman / Little Brown Higher education.

Gumilang, P. 2017. Bulan Tertib Trotoar, Ikhtiar Mengembalikan Hak Pejalan Kaki. Diakses pada 29 Mei 2018. Diperoleh dari : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170804093146-20-232400/bulan-tertib-trotoar-ikhtiar-mengembalikan-hak-pejalan-kaki

Huberman, A. M., & Miles, M. B. 2002. The Qualitative Researcher's Companion. United State of America: Sage Publications.

Ichwan, A. 2015, Juni 26. Fasilitas Publik Minim Akses bagi Penyandang Disabilitas. Diperoleh dari : http://print.kompas.com/baca/metropolitan/2015/06/26/Fasilitas-Publik-Minim-Akses-bagi-Penyandang-Disab.

International Labour Organization. 2013, Desember 5. Inklusi penyandang disabilitas di Indonesia. Di akses 29 Mei 2017. Diperoleh dari : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

Jackson, R., & Sorensen, G. 2010. Introduction to International Relation & Approaches 4th Edition. New York: Oxford University Press Inc.

Januardy, A. F. 2015, Desember 7. Lembaga Bantuan Hukum. Diperoleh dari : https://www.bantuanhukum.or.id/web/fasilitas-pelayanan-publik-dki-jakarta-kurang-aksesibel/

Jerry, & Yani. 2017, Desember 3. Kementrian Sosial Republik Indonesia. Diakses pada 3 Desember 2017. Diperoleh dari : https://www.kemsos.go.id/berita/yogyakarta-provinsi-pertama-yang-menerbitkan-perda-tentang-disabilitas

Kasim, E. 2011, November 5. Kronologis Upaya Ratifikasi the Convention on The Rights of Persons with Disabilities CRPD . Diperoleh dari : https://ppdi.or.id/kronologis-upaya-ratifikasi-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd.html.

Kegley, C. W. 2006. World Politics : Trends and Transformation. Belmont: Thomson Wadsworth.

Kemdagri. 2016, April 15. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Diakses pada 15 April 2018. Diperoleh dari : http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf

Keohane, R. O. 1989. Neoliberal Institutionalism: a Perspective on World Politic,’ in International Instituion and State Power. Boulder: Westview Pres.

Megapolitan. 2017. Menanti Fasilitas Ramah kaum Difabel. Jakarta: Validnews. Diakses pada 29 Mei 2018. Diperoleh dari : http://validnews.co/Menanti-Fasilitas-Ramah-Kaum-Difabel-KgX

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis. United State of America: Sage Publications.

Natalegawa, R. M. 2011, October 18. Pendapat Akhir Pemerintah Atas RUU tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Rapat Paripurna DPR RI. Diperoleh dari : http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/Pendapat-Akhir-Pemerintah-Atas-RUU-tentang-Konvensi-Mengenai-Hak-Hak-Penyandang-Disabilitas-Rapat-Pa.aspx.

Netty. 2017. Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Cacat berdasarkan Convention on The Rights of Persons with Disabilities tahun 2016 di Indonesia. Diperoleh dari : http://studylibid.com/doc/547703/bab-i-pendahuluan-a.-latar-belakang-masalah-hak-asasi

Panjaitan, F. 2011, November 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diperoleh dari : pprbm-solo: http://pprbm-solo.org/wp-content/uploads/2017/03/Perda-Difabel-Prov.-DKI.pdf

Purba, K. K. 2017, Januari 13. Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD dalam Aspek Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016. Diperoleh dari : http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2255/Cover%20-%20Bab%201%20-%203313003sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Rachmawati, I. 2012. Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Rudi, A. 2017. Bus Transjakarta Lantai Rendah Ramah Penyandang Disabilitas. Diakses 29 Mei 2019. Diperoleh dari : https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/20/161439915/bus-transjakarta-lantai-rendah-ramah-penyandang-disabilitas

Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sefriani, D. 2010. Peran Hukum International : Dalam Hubungan International Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Simmons, B. A., & Hopkins, D. J. 2005, November. The Constraining Power of International Treaties: Theory and Methods. Diperoleh dari The American Political Science Review: https://e-resources.perpusnas.go.id:2171/docview/214410917?pq-origsite=summon.

Sudharma, A., & Januarsa, K. 2015. Implementasi Undang – Undang no. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan Penghidupan yang layak. Diakses 10 Januari 2018. Diperoleh dari : http://journal.undiknas.ac.id/index.php/hukum/article/view/41

Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.

United Nation. 2006, December 13. Convention on The Rights of Persons with Disabilities. New York, Audiovisual Library of International Law. Diperoleh dari http://legal.un.org/avl/ha/crpd/crpd.html.

Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik: Teori & Proses. Yogyakarta: MedPress.